Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara turut serta dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan terkait penanganan proses sengketa serta tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara secara daring pada Kamis, 29 Januari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama seluruh Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional, serta pengelola keuangan. Forum tersebut menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami tata kelola kelembagaan yang baik, khususnya berkaitan dengan kewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan ini, peserta memperoleh materi mengenai penguatan sistem kelembagaan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta tahapan dan strategi pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK RI secara efektif. Melalui penguatan ini, diharapkan jajaran KPU Kabupaten/Kota semakin siap dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengikuti rapat pembahasan Infrastruktur Teknologi Informasi (IT) dan implementasi sistem E-Vote yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara secara daring pada Kamis, 29 Januari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait kondisi infrastruktur IT serta penerapan sistem E-Vote yang digunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Rapat tersebut diikuti secara daring dari ruang rapat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, serta jajaran staf pada sub bagian terkait. Dalam forum ini, para peserta membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan pemetaan permasalahan, tantangan, serta kebutuhan infrastruktur teknologi informasi dan penerapan E-Vote di lingkungan KPU. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih menyeluruh sekaligus memperkuat koordinasi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan sistem teknologi informasi kepemiluan guna meningkatkan kualitas layanan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Rabu, 28 Januari 2026, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan Rapat Pleno Rutin yang bertempat di Media Center KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kegiatan ini merupakan agenda rutin dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Rapat Pleno Rutin tersebut dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sekretaris, seluruh Kepala Sub Bagian (Kasubbag), serta Bendahara. Kehadiran seluruh unsur pimpinan dan jajaran sekretariat menjadi wujud komitmen bersama dalam mendukung kinerja lembaga secara profesional dan akuntabel. Dalam rapat pleno, pembahasan difokuskan pada rencana kerja ke depan serta evaluasi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan. Melalui evaluasi ini, setiap divisi dan bagian menyampaikan capaian, kendala, serta langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja KPU. Rapat pleno rutin ini diharapkan dapat menjadi sarana koordinasi dan konsolidasi internal, sehingga seluruh jajaran KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki kesamaan pemahaman dan arah dalam mewujudkan kinerja lembaga yang optimal, transparan, dan berintegritas.

Selasa, 27 Januari 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengikuti kegiatan Rapat Forum Diskusi Terumpun (FTD) dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) KPU Tahun 2025 serta Penyusunan Cascading Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia dan dilaksanakan secara daring di satuan kerja masing-masing. FTD ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaporan kinerja di lingkungan KPU secara nasional, sekaligus memperkuat pemahaman seluruh satuan kerja terhadap penyusunan LKjIP yang akuntabel, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis organisasi. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, Pejabat Eselon III dan Eselon IV, serta Fungsional Ahli Madya dan Fungsional Ahli Muda dari seluruh satuan kerja KPU Republik Indonesia. Melalui keikutsertaan dalam forum ini, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang transparan serta berorientasi pada hasil, guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas.

Jum’at, 23 Januari 2026, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhasil meraih Terbaik I Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Penghargaan tersebut diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam agenda Rapat Koordinasi Evaluasi Divisi Hukum dan Pengawasan serta Penganugerahan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja KPU Kabupaten/Kota dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam penyelenggaraan SPIP. Keberhasilan KPU Bolmut meraih peringkat terbaik ini menjadi bukti konsistensi dalam menerapkan pengendalian internal, pengelolaan risiko, serta akuntabilitas kinerja organisasi. Pencapaian tersebut sekaligus mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Jum’at, 23 Januari 2026, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Divisi Hukum dan Pengawasan serta Penganugerahan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2025. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid dan diikuti oleh seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Peserta kegiatan terdiri dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Wakil Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag Hukum dan Pengawasan, serta staf dari seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Kehadiran KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan bentuk komitmen dalam mendukung penguatan fungsi hukum, pengawasan, serta tata kelola kelembagaan yang akuntabel. Kegiatan Rakorevren secara resmi dibuka oleh Anggota KPU Republik Indonesia, Iffa Rosita, yang sekaligus dirangkaikan dengan pemberian penghargaan Pengelolaan JDIH, Penyelenggaraan SPIP, SAKIP, dan LHKPN KPU Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2025. Dalam sambutannya, Iffa Rosita menegaskan pentingnya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya pada masa pasca tahapan Pemilu dan Pilkada. Menurutnya, tanggung jawab KPU tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tahapan, tetapi juga berlanjut pada penguatan pengawasan dan tata kelola setelah tahapan berakhir. Selain itu, Iffa juga menekankan urgensi pembangunan integritas kelembagaan melalui percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU. Upaya tersebut dinilai penting dalam mewujudkan lembaga yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Iffa mendorong seluruh jajaran KPU untuk terus melakukan inovasi dalam meningkatkan literasi hukum serta memastikan pembaruan informasi hukum secara berkelanjutan melalui situs JDIH. Ia juga menyampaikan bahwa JDIH KPU telah terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI.