KPU Bolaang Mongondow Utara Hadiri Rakorevren Divisi Hukum dan Pengawasan serta Penganugerahan JDIH dan SPIP Terbaik 2025
Jum’at, 23 Januari 2026, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Divisi Hukum dan Pengawasan serta Penganugerahan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2025. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid dan diikuti oleh seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
Peserta kegiatan terdiri dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Wakil Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag Hukum dan Pengawasan, serta staf dari seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Kehadiran KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan bentuk komitmen dalam mendukung penguatan fungsi hukum, pengawasan, serta tata kelola kelembagaan yang akuntabel.
Kegiatan Rakorevren secara resmi dibuka oleh Anggota KPU Republik Indonesia, Iffa Rosita, yang sekaligus dirangkaikan dengan pemberian penghargaan Pengelolaan JDIH, Penyelenggaraan SPIP, SAKIP, dan LHKPN KPU Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Iffa Rosita menegaskan pentingnya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya pada masa pasca tahapan Pemilu dan Pilkada. Menurutnya, tanggung jawab KPU tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tahapan, tetapi juga berlanjut pada penguatan pengawasan dan tata kelola setelah tahapan berakhir.
Selain itu, Iffa juga menekankan urgensi pembangunan integritas kelembagaan melalui percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU. Upaya tersebut dinilai penting dalam mewujudkan lembaga yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Iffa mendorong seluruh jajaran KPU untuk terus melakukan inovasi dalam meningkatkan literasi hukum serta memastikan pembaruan informasi hukum secara berkelanjutan melalui situs JDIH. Ia juga menyampaikan bahwa JDIH KPU telah terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI.
